Langkat, SB
Kabupaten Langkat terus berbenah. Mulai dari perbaikan regulasi, pelayanan publik dan pembangunan. Hal itu bagian dari upaya Bupati Langkat Terbit Rencana PA dan Wakil Bupati Langkat H. Syah Afandin untuk mewujudkan visi misin menuju pemerintahan good goverment dan good governance, yakni pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Aksi nyata yang terukir, Pemkab Langkat berhasil meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga independen Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Sumatera Utara. WTP diraih dalam dua tahun berturut pada laporan keuangan tahun anggaran 2019 dan 2020.
Nanda tkoh pemuda mengatakan laporan keuangan Langkat hingga meraih WTP, melewati tiga jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan keuangan, dimaksudkan untuk memberikan opini apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pemeriksaan kinerja, dimaksudkan untuk menilai apakah pelaksanaan suatu program atau kegiatan entitas sudah ekonomis, efisien dan efektif.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, merupakan pemeriksaan investigatif untuk mengungkap adanya kecurangan (fraud) atau korupsi. Termasuk pemeriksaan lingkungan, pemeriksaan atas pengendalian intern dan lainnya.
Jadi opini WTP dapat diraih, terang Putra panggilan akrab Nanda, jika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji material atas pos-pos laporan keuangan. “Serta secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SOP,” ucapnya, Kamis (13/01/2022).
Selain itu, sambung Nanda, Pemkab Langkat banyak meriah penghargaan tingkat nasional, diantaranya penghargaan Gerakan Menuju 100 Smart City dengan kategori dimensi Smart Environment dari Menteri Kominfo RI.
Penghargaan kategori Smart Environment diterima berdasarkan hasil evaluasi tim penilai Smart City dari Kementrian Kominfo selama dua (2) tahun berturut turut terhadap program unggulan (quick win) Pemkab Langkat.
Penilaian Quick Win:
Destinasi wisata Hutan mangrove Lubuk Kertang di Kec. Brandan Barat.
Getek online di Desa Pematang Serai Kec. Tanjung Pura.
Hutan kota di Kota Stabat.
Layanan Molin ( Mobil Online ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Langkat.
SIMRS (Sistem Informasi Manejemen Rumah Sakit) layanan untuk pasien di RSUD Tanjung Pura.
Dalam meningkatkan pelayanan publik, Pemkab Langkat membuka kanal pengaduan secara online, melalui aplikasi “LAPOR SP4N” yang dapat diakses melalui website dan play store. Kemudian Siaga 112 yang siap diakses masyarakat dalam 24 jam dengan gratis pulsa. Ini adalah inovasi untuk mengoptimalkan layanan masyarakat guna menangani situasi keadaan gawat darurat.
Semua ini, ditegaskan Nanda, adalah pembenahan layanan publik untuk kemajuan Langkat. Sehingga mempercepat proses penyelesaian keluhan masyarakat dan menjalankan proses administratif secara lebih efektif. “Artinya kemajuan ini tercapai.(Rel)